Liputan6.com

Tipu Muslihat Eks Pejabat BPN Jaksel Ubah Nama Sertifikat Tanah Sosok PS pria berusia 59 tahun Mantan pejabat Kantor Pertanahan (Kantah) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Jakarta Selatan harus terjerat kasus hukum usai praktiknya dalam tindakan dugaan mafia tanah dibongkar jajaran Polda Metro Jaya. Sosok PS yang kala itu merupakan Ketua Tim Ajudikasi PTSL BPN Jakarta Selatan ini pun diciduk dan telah ditetapkan sebagai tersangka. Usut punya usut, PS ternyata kerap kali melakukan peralihan sertifikat tanah milik warga secara sepihak dengan cara menghapus tulisan yang telah dicetak. Usai dihapus, PS lantas menimpa sertifikat itu dengan nama yang diinginkan oleh PS di lembar sertifikat tanah tersebut. Alhasil dengan cara itu, riwayat beserta bukti penguasaan atau kepemilikan tanah, alias warkah telah berganti pemilik.

Lakukan Intimidasi ke Jurnalis, 3 Polisi Ditangkap Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan, sebanyak tiga orang anggota polisi berhasil ditangkap, akibat pelanggaran melakukan tindakan intimidasi terhadap jurnalis. Adapun dua jurnalis mengalami intimidasi oleh orang tidak dikenal alias OTK saat meliput di sekitaran rumah Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo di Kompleks Dinas Polri Duren Tiga Nomor 46, Jakarta Selatan, Kamis 14 Juli 2022 kemarin. Video dan foto milik jurnalis dihapus oleh oknum polisi tersebut. Dedi mengatakan bahwa ketiga anggota itu langsung diproses oleh Provos Divpropam Mabes Polri berkaitan dengan pelanggaran disiplin yang dilakukan mereka.

Korban Dugaan Pencabulan Anggota DPR Berinisial DK Tak Penuhi Panggilan Polisi Penyidik Direktorat Tidak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri, bakal memeriksa pelapor dalam kasus dugaan kekerasan seksual dengan terlapor anggota DPR RI berinisial DK. DK sebelumnya dilaporkan melakukan perbuatan cabul di Jakarta, Semarang hingga Lamongan. Pemanggilan pelapor sedianya dilaksanakan pada Kamis, (14/7/2022), pukul 10.00 WIB "Kemudian kasus DK. Saat ini, penyidik telah mengundang DK mengundang pelapor untuk klarifikasi, namun sampai dengan saya rilis hari ini tadi pelapor belum hadir," kata Kabagpenum Div Humas Polri Kombes Nurul Azizah kepada wartawan, Kamis (14/7/2022). Diketahui, surat undangan klarifikasi untuk korban itu telah beredar di awak media. Dalam surat itu tertulis, pelapor melayangkan laporan model laporan informasi (LI) nomor: LI/35/VI/2022/Subdit V, tanggal 15 Juni 2022.

2 Jurnalis Diintimidasi Kala Meliput di Rumah Kadiv Propam Ferdy Sambo, Rekaman Dihapus Dua jurnalis mengalami intimidasi oleh orang tidak dikenal alias OTK saat meliput di sekitaran rumah Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo di Kompleks Dinas Polri Duren Tiga Nomor 46, Jakarta Selatan. Orang tidak dikenal tersebut memaksa menghapus bahan liputan yang dimiliki dua jurnalis tersebut berupa video dan foto. Intimidasi itu diterima Jurnalis CNNIndonesia.com dan 20Detik pada Kamis (14/7/2022). Mulanya, mereka berdua menyambangi kediaman Ketua RT 05 RW 01, Irjen Pol (Purnawirawan) Seno Sukarto. Namun, yang menemui adalah istri dari Ketua RT tersebut.

Polisi Tetapkan 3 Tersangka Baru Mafia Tanah Keluarga Nirina Zubir Liputan6.com, Jakarta - Kasus mafia tanah dengan korban keluarga artis Nirina Raudhatul Jannah Zubir atau yang lebih akrab dengan Nirina Zubir terus diusut Polda Metro Jaya. Kini polisi kembali menetapkan tiga tersangka baru dalam kasus tersebut, yakni MAS, AEO dan C. Kabid Humas Polds Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan menyebut, penetapan tersangka yang dilakukan penyidik Subdit Harda Ditreskrimum ini berdasarkan fakta persidangan terhadap lima terdakwa kasus mafia tanah keluarga Nirina Zubir.

Cerita Ketua RT soal Decoder CCTV Diganti Usai Insiden Baku Tembak di Rumah Irjen Ferdy Sambo Seno memastikan seluruh CCTV dalam kondisi baik termasuk yang ada di sekira pos sekuriti. "Di luar masih aktif. Saya tidak tahu kalau di dalam (Rumah Irjen Ferdy Sambo)," ujar dia. Namun, Seno menyebut decoder CCTV yang ada di pos sekuriti diganti oleh sejumlah orang tak berseragam pada Sabtu kemarin. Sementara itu, sekuriti menyampaikan kepada pihak RT pada Senin, (11/7/2022). "(Siapa yang ganti) dari mereka. Saya tahunya hari Senin," ujar dia. Seno mengaku tak mengetahui alasan decoder CCTV di pos sekuriti diganti. Sepengetahuan, memang ruang kontrol CCTV yang terpasang di RT 05 berada di pos sekuriti. "Saya tanya sama satpam, ya dia aja nggak tahu diganti yang baru alatnya ininya itu. Ya mungkin, karena semua CCTV sini kan pusatnya di pos," ujar dia.

Tolak Legalisasi Ganja, Kepala BNN: Saya Lebih Cenderung Selamatkan Generasi Muda Liputan6.com, Jakarta Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Petrus Reinhard Golose menyatakan alasan menolak legalisasi ganja untuk segala keperluan termasuk untuk medis. Karena mementingkan keselamatan generasi muda dibandingkan melegalkan ganja. "Saya sebagai Ketua BNN, saya lebih cenderung menyelamatkan generasi muda Indonesia, generasi bangsa ini daripada melegalkan, itu sikap BNN," kata Golose kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (12/7/2022). Pernyataan penolakan legalisasi ganja itu dari Golose itu juga merespon hasil dari Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang telah menurunkan level keberbahayaan ganja dari 4 menjadi 1. Karena, terkait legalisasi itu PBB menyerahkan sepenuhnya kepada negara masing-masing.

Kapolri Bentuk Tim Khusus Usut Kasus Adu Tembak Anak Buah Ferdy Sambo "Kami mendapatkan banyak informasi terkait berita-berita liar yang beredar. Tentunya kita ingin semua bisa tertangani dengan baik. Oleh karena itu saya telah membentuk tim khusus yang dipimpin Pak Wakapolri, Irwasum, Kaba, Pak Kabid, As SDM, beberapa unsur tersebut perlu kita libatkan, termasuk fungsi Provos dan Paminal," tutur Listyo di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (12/7/2022). "Saya sudah minta penanganannya betul-betul ditangani menggunakan prinsip-prinsip yang berlaku, yaitu bagaimana kita mengedepankan sciencetific crime investigation. Tentunya kasus ini walaupun ditangani Polres Jakarta Selatan namun diasistensi oleh Polda dan Bareskrim," jelas Listyo. Dalam pembentukan tim khusus, lanjut dia, pihaknya juga akan melibatkan Komisi Nasinal Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).

Jokowi Tegur Mendag Zulhas: Fokus Bekerja, Urus yang Ditugaskan Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan (Zulhas) untuk fokus bekerja. Hal ini disampaikan Jokowi menanggapi sikap Zulhas yang meminta warga memilih anaknya saat membagikan minyak goreng gratis di Lampung beberapa waktu lalu. Jokowi mengingatkan Zulhas untuk fokus menjalankan tugas yang diperintahkannya. Salah satunya, menurunkan harga minyak goreng menjadi Rp 14.000 per liter. Dia mengingatkan tugas Mendag mengunjungi pasar-pasar adalah untuk mengecek harga minyak goreng dan bahan pangan lainnya. Jokowi pun menyampaikan harga minyak goreng harus dipastikan berada di angka Rp 14.000 atau lebih murah.

Dewas Umumkan Pemberhentian Lili Pintauli Siregar dari Wakil Ketua KPK Ketua Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tumpak Hatorangan Panggabean membacakan surat pemberhentian Lili Pintauli Siregar dari jabatan Wakil Ketua KPK. Tumpak menyebut surat pengunduran diri Lili Pintauli sudah ditandatangani Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Tumpak menyebut, lantaran Presiden Jokowi sudah menetapkan pemberhentian Lili sebagai komisioner KPK, maka sidang dugaan pelanggaran etik penerimaan gratifikasi Lili Pintauli tak dilanjutkan.

RUU Perlindungan Data Pribadi, Komisi I DPR RI Sebut Masih Bahas soal Sanksi Liputan6.com, Jakarta Komisi I DPR RI mengklaim akan segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) yang telah diinisiasi sejak tahun 2016. Menurut anggota Komisi I DPR Nurul Arifin, saat ini pembahasan hanya tersisa terkait ketentuan sanksi pelanggaran penggunaan data pribadi. "Tentang sanksi administrasi dan sanksi pidana," kata Nurul di Kantor DPP Golkar, Jakarta, Minggu (10/7/2022). Wanita yang duduk sebagai Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu, menegaskan, pembahasan sanksi belum menemui kata sepakat, sebab masih terdapat perdebatan terkait sanksi yang tepat bagi penyalahguna data pribadi.

Temuan 10 Hektare Ladang Ganja di Gunung Karuhun, Petugas Gabungan Sisir Hutan Lindung Polres Cianjur menetapkan enam orang tersangka pemilik ladang ganja dengan luas lebih dari 10 hektare di Gunung Karuhun, Kecamatan Campaka. Namun, sampai saat ini mereka masih dalam pengejaran petugas. Kapolres Cianjur AKBP Doni Hermawan di Cianjur, Jawa Barat, Sabtu, mengatakan setelah menelusuri kepemilikan ladang ganda di lahan milik Perhutani itu, ternyata tidak hanya satu orang. Polisi mendapatkan sejumlah nama lain yang diduga kuat pemilik tanaman ilegal tersebut di sejumlah titik. Penyisiran di sepanjang lahan Perhutani di Kecamatan Campaka seluas 1.700 hektare masih dilakukan petugas gabungan untuk memastikan tidak ada lagi tanaman ganja yang tumbuh di kawasan hutan lindung.